Gay Aceh, HAM Aceh vs HAM OHCHR

Juma’t 26 Mai 2017 di Jenewa, juru bicara komisi tinggi untuk Hak Azasi Manusia untuk PBB (UNHCHR) menyampaikan tiga pidato menyangkut issue pelanggaran HAM di Gaza, Suriah dan Indonesia.

Dari Indonesia persoalan yang disorot tajam UNHCHR adalah kasus pelaksanaan hukuman syariat di Aceh  (Banda Aceh) terhadap pasangan gay (Laki-laki berinisial MT dan MH) dengan hukuman cambuk masing-masing sebanyak 85 kali cambukan.

Penulis kebetulan berada di lokasi pelaksanaan cambuk tersebut di pelataran parkir atau halaman masjid Syuhada Lamgugob, kota Banda Aceh menyaksikan prosesi acara tersebut dengan sangat khidmat. Pengunjung datang ke lokasi tidak saja dari kawasan dekat masjid melainkan dari kecamatan lain datang berduyun-duyun ke lokasi sejak pukul 09.00 WIB untuk menyaksikan pelaksanaan 5 kasus hukuman cambuk termasuk paling dinantikan yaitu hukuman cambuk untuk kasus liwath (gay).

Hukuman kasus liwath (gay) ini dinantikan karena tergolong kasus baru dan baru dilaksanakan pertama sekali sejak hukuman pidana dalam syariat di Aceh diterapkan sejak 22 Oktober 2014.

Hukuman cambuk itu sendiri telah dilaksanakan pada 26 Mai 2017 dihadapan ribuan penonton sebagaimana disebutkan di atas. Meski telah berlangsung hampir seminggu lalu namun gaungnya belum selesai akibat menjadi sorotan dunia khususnya sorotan PBB (UN HCHR).

Rupert Colville juru bicara UN HCHR dalam pidatonya menilai ada aroma kebencian terhadap gay bahkan terhadap salah satu pejabat tinggi yang  mencoba membela hak Gay juga memperoleh perilkau kebencian. Selain hubungan suka sama suka sejenis (konsensual) pada orang dewasa tidak dapat dikriminalisasi.
Dalam kasus Aceh, dua orang di depan publik dicambuk setelah diadili oleh pengadilan Syariah. Insiden terbaru ini terjadi dengan latar belakang serangan kekerasan yang dilaporkan terjadi terhadap orang lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia. Sementara pejabat tingkat tinggi sebelumnya telah berbicara untuk membela hak-hak orang LGBT, baru-baru ini ada pidato kebencian yang meluas di media dan oleh beberapa kelompok agama dan beberapa pejabat publik,” ujar Colville sebagaimana diartikan bebas dari sumber  OHCHR.
Sebetulnya bukan kali ini saja UNHCHR telah mengkrtisi tudingan pelanggaran HAM  dalam pelaksanaan hukuman syariat Islam di Aceh. Pada 2016 lalu lembaga HCHR (OHCHR) juga mengkritisi hukuman cambuk akan tetapi bukan pada kasus Gay. Namun kali ini OHCHR menerbitkan surat secara terbuka dan mengkritik pedas bahwa pelaksanaan hukuman terhadap kaum Gay benar-benar melangar HAM dimana nilai-nilai HAM itu berlaku untuk seluruh dunia tanpa membedakan adat istiadat dan agama.

Tanda-tanda akan ada tekanan dan campur tangan pihak asing telah tercium beberapa hari sebelum pelaksanaan hukuman dilaksankan. Beberapa media menyampaikan kritik bahwa hukuman tersebut bermuatan politis, hukuman tersebut mengada-ada dan kriminalisasi dan beberapa media lain menyebut  hukuman itu berlawanan dengan pelaksanaan HAM di seluruh dunia bebas dari campur tangan tradisi dan Agama.

The Washington Post menulis judul “Shariah court in Indonesia sentences gay couple to caning”. Lalu, media Inggris lainnya Guardian memberi judul keras; “Indonesian court sentences two gay men to public caning”.Selanjutnya, Media Asia dan Australia menurunkan artikel dengan judul hampir senada. Salah satu media http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39948176 menyampaikan kritikan tajam tentang rencana hukuman cambuk terhadap gay.

Benarkah pelaksanaan hukuman cambuk terhadap Gay itu melanggar HAM?

Jika ditinjau dari kacamata negara-negara pendukung  LGBT dengan dalil dan dalih suka sama suka, orang dewasa dan HAM serta pemenuhan kebutuhan jelas itu melanggar HAM.Untuk itulah lembaga atau kantor OHCHR dibentuk untuk tujuan :

  • Mempromosikan seluruh hak asasi manusia dengan memberikan dampak praktis pada keinginan masyarakat dunia yang telah disuarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  • Memainkan peran pemimpin dalam isu-isu hak asasi manusia dan menekankan pentingnya hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional;
  • Mempromosikan kerjasama internasional untuk hak asasi manusia;
  • Menstimulasi dan mengkoordinasikan aktivitas hak asasi manusia di dalam seluruh sistem PBB;
  • Mempromosikan ratifikasi universal dan implementasi standar-standar internasional;
  • Membantu pengembangan norma-norma baru;
  • Mendukung badan-badan HAM dan badan-badan pengawasan traktat;
  • Merespon pada pelanggaran HAM serius;
  • Melakukan aktivitas preventif;
  • Mempromosikan didirikannya infrastruktur HAM nasional;
  • Melakukan aktivitas dan operasi HAM di lapangan;
  • Memberikan pendidikan, pelayanan saran dan informasi, serta bantuan teknis dalam sektor HAM.

Akan tetapi negeri Indonesia ini BUKAN negara pendukung LGBT ( lesbian, gay, bisexual, and transgender peoples). Bahkan terutama di Aceh LGBT dan organisasi bahkan aneka aktifitas beraroma LGBT tidak dibenarkan berdasarkan pelaksanaan hukum pidana Islam sejak tahun 2014 sebagaimana disebutkan diatas.

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANGHUKUM JINAYAT sebanyak 75 pasal setebal 41 halaman itu pada salah satu pasalnya  (PASAL 2) berlandaskan dan bertujuan untuk :
a. Keislaman;
b. Legalitas;
c. Keadilan dan keseimbangan;
d. Kemaslahatan;
e. Perlindungan hak asasi manusia; dan
f.  Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).
Tentu saja tidak dapat dibandingkan kelas tingakatan hukum mana lebih tinggi antara hukum Internasional dengan hukum lokal jelas membandingkan sesuatu tidak pada tempatnya seperti membandingkan antara kakek dan ayah  atau memilih bulan atau bumi, perbandingan yang tidak setara.
Selain itu jika OHCHR atas dasar menjunjung tinggi kebutuhan LGBT sebagai wujud implementasi penegakan HAM maka menghormamati kebutuhan warga Aceh, penegakan syariat  Islam di Aceh dengan segala aturan dan konsekwens seharusnya dapat dilihat dari positif. Dengan demikian OHCHR juga adil menyikapi kebutuhan warga Aceh terhadap hukum pidana Islam.
Di sisi lain dalam konstelasi lebih luas, ketika Saudi Arabia melaksanakan aturan tanah haram Madinah dan Al-Makkatul Mukarramah haram hukumnya bagi Non Muslim mengapa OHCHR tidak peduli? Bukankah itu juga bagian hukum syariat Islam. Mengapa hal ini dapat diterima OHCHR.
Berapa banyak orang telah kehilangan nyawa di penggal di Arab Saudi, di suntik dan tembak mati di sejumlah negara mengapa OHCHR bergeming, tidak terlalu reaktif meskipun cuma sekadar berkomentar standar.
Tapi untuk kasus pelaksanaan hukuman terhadap Gay di Aceh UN HCHR melalui kantor OHCHR reaktif sekali menuding ada unsur politik, unsur kriminalisasi dan tidak adil serta pelanggaran HAM serius dalam pelaksanaan hukuman tadi, sebuah reaksi justru sangat tidak adil. Sorak, tepuk tangan dan cibiran penonton setiap cambuk menghujam ke tubuh terdakwa adalah reaksi dan bukti dukungan positif warga Aceh atas pelaksanaan aturan cambuk tersebut.
Apakah anda-anda ingin melihat Aceh tinggal sebuah sejarah saja, yakni sebuah daerah di ujung Indonesia tempat pertama sekali (kedua, ketiga atau ke berapapun) masuk Islam ke Nusantara ini dan melahirkan pejuang jihad kelas dunia yang kini sedang berjuang hidup atau mati mengatasi gejolak globalisasi dan gelombang LGBT  dihuni oleh pemuda-pemudi hedonisme, pecinta Kapitalis dan pendukung LGBT?
Tidak kawan… hukum jinayat atau pidana Islam itu dibentuk atas dasar dan tujuan hampir sama anda perjuangkan yakni legalitas, keadilan dan perlindungan HAM. Selain itu hukuman itu dibentuk untuk tujuan pembelajaran pada warga Aceh dan muslim, artinya TIDAK berlaku untuk Anda dan saudara-saudara kita non muslim. Namun demikian kepada mereka diminta untuk menghormati aturan dan peraturan Jinayah dan  pidana yang ada di negeri atau daerah ini.
Tanpa hukum Jinayat pun Aceh tetap melaksanakan aturan itu. Meskipun Aceh ingin menjadi bagian dunia maju dan modern dan hidup sejajar dan berdampingan dengan suku, bangsa dan agama manapun di dalam abad milenium akan tetapi Aceh tidak ingin menjadi korban arus globalisasi apalagi menjadi sarang sekelompok orang berselera aneh-aneh seperti LGBT.
Sebab  kebutuhan LGBT itu bagi Aceh tergolong aneh dan akan tetap aneh meskipun tingkat peradaban Aceh atau negara ini masuk dalam fase dunia modern.
Dimaksud aneh tidak dilihat dari sisi tradisi dan agama semata tapi karena murni melanggar kodrat manusia. Binatang sajapun tidak ada berhubungan sesama jenis, jadi kebutuhan gay atau lesbi jelas melanggar kodrat sebagai manusia, sebab Tuhan menciptakan pasangan Laki-laki dan wanita berlimpah di atas muka bumi untuk saling berkenalan dan berkasih-kasihan, bukan dengan pasangan sejenis.
Namun karena di Aceh berlaku aturan agama dan didukung oleh tradisi maka hal-hal aneh seperti kebutuhan kaum LGBT itu jelas tidak ada tempatnya di atas bumi Aceh. Jika anda-anda di OHCHR atau dimanapun berada terutama kelompok LGBT tidak dapat menerima hal ini maka anda-anda sama saja melanggar HAM karena memaksakan kehendak anda tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak kami menjalankan aturan dan peraturan di negeri kami. Padahal di sisi lain kami tidak melarang anda-anda dimana saja di tempat lain, asal bukan di Indonesia dan khususnya BUKAN di Aceh.
Semoga PBB, UNHCHR, OHCHR, Media pro LGBT dan kaum LGBT dapat memahami hal ini dengan baik..
Salam HAM,
abanggeutanyo
Iklan

Terimakasih berkenan memberi komentar Anda

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s