Cara Merawat APBA Aceh dari ‘Mabuk, Pungo dan Sakit’

Gambar ilustrasi indikasi kolusi dalam postur RAPBA Aceh lima tahun terakhir. Dok abanggeutanyo

Pertengahan Januari 2016, Gubernur Aceh, Wakil Gubernut dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendapat sanksi dari Kemendagri, gaji pokok dan tunjangan mereka tidak dibayarkan selama enam bulan akibat terlambat menyerahkan RAPBA 2016 ke Mneteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Idealnya akhir Desember 2015 adalah waktu terakhir setiap provinsi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (untuk Aceh disebut RAPBA) 2016 yang ditetapkan Kemendagri sejak Nopember 2015 lalu. Namun hingga Januari 2016 Pemerintah Aceh terlambat menyerahkan RAPBA kepada Mendagri sehingga sanksi tertahannya gaji Gubernur, Wagub dan DPRD (untuk provinsi Aceh disebut DPRA) mulai diberlakukan.

Sesuai UU Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan sanksi bagi kepala daerah, wakil kepala daerah serta seluruh anggota DPRD jika Provinsi termlambat menyerahkan APBD untuk tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya Desember sebelum tahun anggaran dimulai.

Pada pasal 312 paragraf 5 tentang APBD dalam UU N0.23/2014 setebal 460 halaman itu terang benderang menetapkan sanksi yaitu :

Butir ke 2 :“DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakhak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Sementara pada butir ke 3 disebutkan :“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Melalui adu taktik dan siasat sarat kepentingan tim yang terlibat dalam penyusunan anggaran Aceh aAkhirnya RAPBA (Aceh) sampai juga kepada Kemendagri pada 1 Pebruarii 2016 lalu dengan komposisi komposisi APBA 2016 terdiri dari pendapatan Rp12,5 triliun, belanja Rp12,87 triliun. Defisit Rp 323 miliar diatasi dari pembiayaan yang terdiri penerimaan pembiayaan Rp328 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp5 miliar.

Setelah diperiksa oleh tim Kemendagari dan Kemenkeu ternyata RAPBA (made in Aceh) berisi angka-angka anggaran yang menakjubkan mirip cara membuat anggaran abal-abal.

Kesan “abal-abal” karena berdasarkan evaluasi Kemendagri melalui Kepmendagri nomor 903-832 tahun 2016 pada17 Pebruari 2016 lalu kepada Gubernur, APBA 2016 Aceh mendapat  koreksi  yang membuat merah wajah penyusun APBA karena seharusnya sangat malu. Mendagri menunjukkan beberapa item mata anggaran yang harus dikoreksi,

Serambi News mencatat temuanbeberapa item biaya mirip Kenduri (pesta makan) besar elite politik Aceh dibalik postir APBA 2016 Aceh, dantara lain adalah :

  • Untuk makam minum kegiatan pelatihan mencapai Rp 48,8 miliar dan nonpelatihan Rp 37,2 miliar
  • Biaya perjalanan dinasnya dalam RAPBA 2016 itu juga sangat besar, yakni Rp 287, 5 miliar
  • Biaya untuk membayar narasumber, tenaga ahli, peneliti, dan lainnya, pagu anggarannya capai Rp 61 miliar
  • Biaya honorarium PNS pun sangat besar, mencapai Rp 103 miliar. (Padahal, PNS sudah diberikan tunjangan prestasi kerja (TPK) yang totalnya tak kurang dari Rp 250 miliar).
  • Pembayaran tenaga kontrak non-PNS Rp 327 miliar. (Jika Dana Otsus nanti habis, bagaimana cara membayar tenaga kontrak non-PNS 8.000 ini nanti?).
  • Biaya untuk bayar tenaga kontrak non-PNS Rp 327 miliar

Demikian beberapa bagian kecil dari postur abal-abal Anggaran Pendapatan dan Belanja Aneh-aneh “made in” Aceh yang dihimpun dari sumber tribunnews.com/Serambi Indonesia.

Masalah terlambatnya mengirimkan APBD kepada Kemendagri memang bukan langganan pemerintah Aceh saja. Seiring dan sejalan dengan pemerintah Aceh justru adalah DKI Jakarta. Selain Aceh dan DKI jakarta pada 2016 ini provinsi yang terlambat mengajukan APBD nya yakni Provinsi Kepulauan Riau.

Dari 34 Provinsi yang mengajukan APBD nya ke pusat, menurut Mendagri Cahyo Kumolo, Provinsi Aceh paling berat dan alot prosesnya. ” “Dari 34 provinsi, hanya Aceh dan DKI (yang pengesahan APBD-nya telat). Kalau mau tahu, Aceh lebih keras. Di Aceh lebih keras karena tidak hanya diwarnai debat, tetapi aspek kekerasan juga muncul,” kata Tjahjo. ujarnya pada April 2015  lalu setelah Aceh urutan paling buncit terlambat menyerahkan APBD nya untuk 4 tahun berturut-turut.

Selain paling pelik dan berat, Aceh juga terkenal 5 tahun berturut-turut bermasalah dalam penyusunan RAPBA. Setiap tahun dikoreksi oleh kemendagri. Setiap tahun dilakukan evaluasi dan revisi sehingga diajukan lagi dalam posisi terlambat yakni baru terlaksana pada Maret untu tahun anggaran berjalan. Bayangkan, berapa sisa waktu yang tersedia untuk mengimplemntasikan agar anggaran itu terserap sesuai dengan aturan dan peruntukannya?

Kasus APBA Aneh-aneh sebelumnya adalah pada  penyusunan RAPBA 2015 lalu, penuh intrik-intrik licin dan mungkin menjurus menganggap enteng. Akibatnya Aceh juga terlambat mengajukan RAPBA nya menjadi APBA 2016. Sejumlah koreksi Kemendagri dilayangkan. Beberapa koreksi seperti dana aspirasi, dana untuk urusan perut PNS dan Dewan Rakyat Aceh yakni daging hewan (bahasa Acehnya, “Meugang”) dicoret dari anggaran.

Lima tahun berturut-turut Aceh bermasalah dalam menyusun RAPBA sehingga timbul masalah kemudian hari pada tahun anggaran berjalan dalam menyerap APBA sesuai aturan dan tujuan sepintas bukanlah hal yang biasa, tapi luar biasa.

Apakah latar belakang peristiwa akut dan menahun dalam menyusun APBA itu disengaja, tidak paham atau  tidak mampu paham. Jika disengaja, apa tujuannya. Jika tidak paham apa sebabnya dan jika tidak mau paham apa pula sebabnya.

Setelah mencermati fenomena tersebut selama beberapa tahun penulis menemukan DUGAAN sebagai berikut :

Sengaja artinya mau praktisnya saja. Anggota dewan terkait dari kota/kabupaten hingga provinsi dan SKPD yang mengusulkan budgetnya menyerahkan tugas tersebut pada pihak-pihak yang mengaku paham, menguasai dasar penyusunan anggaran pemerintah daerah, entah itu dari SKPD sendiri, anggota dewan atau pihak ke tiga yang dibayar untuk menyusun anggaran SKPD/SKPA.

Akibatnya, kepentingan untuk elite tertentu bersembunyi di dalam mata anggaran tertentu. Mafia anggaran menitip sejumlah target dalam penyusunan anggaran diselipkan pada item belanja tertentu pada petugas penyusun budget.

Tidak paham artinya tak mampu mencerna dengan baik aturan, mekanisme dan prosedur penyusunannya karena latar belakang kemampuan dalam intelektual yang memang terbatas. Pejabat SKPD/SKPA atau anggota DPRK/DPRA dalam posisi seperti itu menyerahkan pada anggota lain yang dinilai mampu menyusun, sebut saja TAPA yang sesungguhnya juga belum tentu semua anggotanya memahami teknis penyusunan RAPBA sesuai dengan aturan. Akibatnya, lagi-lagi kepentingan phak tertentu dari SKPD/SKPA dan DPRK/DPRA dimasukkan dalam postur anggaran terselip pada mata anggaran tertentu.

Tidak mau paham, artinya tidak mau belajar memahami teknis menyusun anggaran. Mungkin karena menganggap enteng bahwa sisipan sejumlah anggarannya tidak akan mudah telacak di pusat atau karena yakin 100% anggaran yang disusun oleh tenaga ahli yang ditunjuk untuk menyusun anggarannya akan gol di provinsi dan pusat.

Mereka golongan ini tak mau pusing dengan mekanisme penyusunannya sehingga tak merasa perlu belajar, tak perlu juga membaca, mencermati aturan demi aturan apalagi tebalnya sampai 500 ratusan halaman alias satu rim kertas ketikan. “Uhhhhh, sakitnya tukh di sini,” ujarnya sambil menunjuk kepala.

Apappun sebabnya, karena sengaja, tak paham atau tak mau paham dampaknya adalah terlambatnya proses persetujuan anggaran Aceh, sementara itu waktu yang tersedia untuk menyerap anggaran hanya tersisa 9 bulan. Apakah ada momentum paling menarik dalam 9 bulan tersisa untuk menyerap paksa anggaran dan mendapat keuntungan pribadi atau kelompok bahkan untuk kepentingan partai dibalik lambatnya daya serap anggaran?

Mungkin ada, momentum penyusunan APBAP (prubahan) yang biasanya bergulir pada Oktober setiap tahun berjalan atau celah SILPA yang menjadi celah paling menarik untuk menarik dana yang bersembunyi dalam beberapa mata anggaran.

Memang itu menarik dan mudah, akan tetapi proses pengawasan pihak berkompeten dari BPK. BPKP dan KPK bahkan oleh masyarakat akan melihat hal tersebut dan itu artinya jika terbukti melanggar aturan akan berurusan dengan kepolisian untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara.

Oleh karena itu, sepantasnyalah ketiga dugaan di atas tidak terjadi. Tentunya tidak disikapi dengan cara-cara sok tahu, tinggi hati, sombong, angkuh dan gengsi. Merasa diri tahu tapi sesungguhnya tak tahu.

Banyak pedoman yang dapat digunakan untuk mengarahkan mekanisme dan standar prosedur menyusun APBD untuk Belanja Pemerintah Daerah, untuk Belanjar Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja DAK, Belanja DAU dan lain-lain telah diatur dengan terang benderang dalam aturan pemerintah yang dirancang DPR termasuk UU N0.23/2014 setebal 460 disebut di atas.

Pedoman lain tak kalah penting tentang penggunan penerimaan dapat dilihat pada UU No.37/2014 tentang Pedoman penyusunan APBD 2015. “Pendapatan Pemerintah Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua per sen) dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2015. Penggunaannya agar ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang.”

Pedoman lainnya : Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima per sen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh per sen). dari Dari dana tersebut paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.”

Tentu ada beberapa pedoman lainnya yang tak mungkin disertakan pada tulisan ini karena akan sangat panjang halamannya, termasuk wajib memperhatikan besaran posentase untuk bidang kesehatan, pendidikan, belanja aparatur dan sebagainya yang musti diperhatikan agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Belajarlah membaca, memahami dan berdiskusi dengan orang-orang pandai dan berkualitas untuk membantu mencermati sebuah aturan atau undang-undang. Di luar ranah SKPD, SKPA, DPRK dan DPRA banyak orang-orang Aceh yang cerdas dan kritis serta obyektif cara berpikirnya. Selain berilmu mereka juga berpengalaman bahkan sangat mampu memberi bantuan teknis cara menyusun anggaran sesuai dengan aturan dan peruntukannya. (Tentu saja tidak termasuk menyisip jatah untuk tujuan mafia anggaan, hehehehheee).

Pada merekalah anda-anda bertanya tanpa merasa perlu ragu, malu, gengsi apalagi  berusaha mentupi ketidak mampuan dengan gaya sok tahu, misalnya. Dengan demikian energi yang telah dikeluarkan mulai dari awal menyusun anggaran hingga harus gonta-ganti alias revisi anggaran bebebrapa kali itu tidak sia-sia alias mubazir, celakanya malah menjadi lahan korupsi dari kegiatan berkolusi dalam penyusunan anggaran.

Mengapa sia-sia? Bayangkan sejumlah energi yang telah terkuras dari saat penyusunannya sampai revisi beberapa kali disebutkan di atas, ujung-ujungnya ternyata berurusan dengan ranah hukum (polisi) dikemudian hari.

Ironisnya lagi anggaran yang disetujui pusat (APBA) tiga tahun terakhir tidak juga mendongkrak denyut nadi perekonomian Aceh karena 2/3 nya habis dibelanjakan di luar Aceh, dengan alasan klasik : Lebih murah, lebih cepat, lebih terjamin. lebih terpercaya dan sejenis dengannya (mungkin juga lebih banyak dapat komisi).

Banyak peristiwa penipuan terjadi terhadap “pedagang” Aceh atau pengguna anggraran yang melakukan perjalanan ke luar provinsi Aceh (katanya urusan dinas) ternyata untuk berbelanja dan tertipu di luar Aceh melalui aneka modus yang terpaksa ditutupi rela menanggung risiko daripada menanggung malu. Menyedihkan sekali bukan?

Begitulah cara Aceh menyusun RAPBA nya dalam 5 tahun terakhir yang menuai kontroversial dan menimbulkan kelesuan dalam perekonomiannya. Akibatnya banyak pihak yang geram seperti dilontarkan salah satu pengamat ekonomi, Rustam Effendi sampai menyebut kalimat keras, “Elit di Aceh seperti sudah tidak sejalan langkah. Mereka seperti orang ‘mumang’. Masing-masing seperti mempertontonkan jurus mabok,” ungkapnya beberapa waktu lalu. Sumber : tribunnews.com.

Sejumlah cendikiawan dan akademisi Aceh juga geleng-geleng kepala menyaksikan kondisi ini, “Memalukan. Sepertinya sudah tidak ada malunya lagi,” ujar Profesor Farid , Rektor UIN Ar-Raniri Banda Aceh pada sebuah harian lokal (23/2/2016).

Jangan pula menyalahkan mahasiswa di Banda Aceh yang marah melihat kesewenangan dengan hadirnya angka siluman 1 triliun dalam postur RAPBA. Geram dan gemas sejumlah mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berdemo pada 20 Januari 2016 lalu menuntut pembubaran DPRA.

Lebih tragis lagi sebelumnya, Gubernur Aceh pernah tersulut emosinya melihat persoalan misterius bersembunyi dalam postur APBA Aceh 2015 lalu. hingga melontarkan kalimat marahnya menyebut APBA 2015 adalah APBA Pungo. (dalam bahasa Indonesia artinya gila). “Kalau dilihat dari sisa masa kerja tahun anggaran 2015 yang tinggal 45 hari lagi, ini namanya bukan lagi APBA Perubahan, tapi saat ini sudah diplesetkan publik menjadi APBA Pungo,” ujarnya geleng-geleng kepala.

Mungkin rentetan penjelasan di atas menyakitkan, namun jika berkenan dicerna secara seksama dan tenang lebih dahulu akan lebih bijaksana. Penulis berharap semoga paparan ini mampu menyadarkan kita semua untuk berbenah, sehingga penyakit “Aneh-aneh” tahunan yang akut ini mampu berhenti sampai di sini saja, tak terulang lagi pada penyusunan RAPBA 2017.

Salam AGI

Catatan penulis : Tulisan ini ditulis dan didedikasikan untuk eksekutif dan legislatif se Aceh agar penyusunan dan pengajuan APBA dimasa yang akan datang (mulai RAPBA 2017) akan lebih hati-hati, obyektif, terukur, standard dan mampu memperbaiki kualitas penyusunan anggaran Aceh.

Tulisan penulis terkait dengan topik ini adalah : Kompasiana : Efek Domino APBD DKI dan Aceh 2015

Iklan

Terimakasih berkenan memberi komentar Anda

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s