Aceh dan Jakarta Berpacu Melawan Efek Domino APBD 2015

Saat ini, hanya ada 2 provinsi saja yang belum menyerahkan postur anggaran 2015 daerah mereka, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Aceh. Khusus untuk wilayah yang belum menyerahkan berkas tersebut untuk diperiksa Mendagri, masih diberi toleransi dua minggu (sampai akhir Pebruari 2015).

Jika tahun 2014 lalu, ada 3 Provinsi yang dinilai lelet dalam penyampaian anggarannya, kini hanya Aceh dan Jakarta saja yang kembali terjebak pada peristiwa yang sama.

Tampaknya dua bersaudara ini sedang mengintip sesuatu peluang atau bisa saja sedang menikmati alotnya pengisian mata anggaran 2015 untuk dikoreksi atau disetujui Kemendagri. Meski dua bersaudara ini sama nasibnya dalam hal ini tapi Aceh dan DKI beda dalam  beberapa hal sebagai berikut :

  1. DKI menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) totalnya sangat raksasa mencapai 76,9 triliun. Sedangkan rancangan APBA Aceh hanya 12,73 triliun rupiah, atau sekitar 16,6% saja dari anggaran DKI.
  2. Aceh menetapkan anggaran melalui kerjasama yang  tergolong “apik” antara Legislatif dan Eksekutif. Meski terdapat juga perbedaan pendapat antara Gubernur dengan DPRA dalam mata anggaran tertentu namun RAPB Aceh akhirnya disepakati juga melalui rapat paripurna khusus DPRA. Sebaliknya DKI, antara Gubernur Tjahaja Purnama Basuki (Ahok) dan DPRD Jakarta saling intip dan pasang kuda-kuda siapa duluan mengirim anggaran. Ternyata Ahok lebih gesit, satart duluan, maka keteteranlah anggaran 2015 DKI versi DPRD DKI.
  3. Posisi hubungan Gubernur Aceh dengan DPRA masih mesra, tidak panas seperti nasib Ahok yang sepertinya terkena pukulan “Hok” sejumlah anggota DPRD DKI. Hubungan Gubernur DKI dan DPRD DKI kini memanas, menjurus ancaman memecat Ahok melalui hak angket yang sudah disetujui mayoritas anggota DPR DKI.
  4. Gubernur Aceh tidak mengoreksi mendetail anggaran daerahnya yang digodok oleh tim khusus dan DPRA sehingga malu, merasa dipermainkan oleh sejumlah SKPD. Beda halnya dengan Ahok yang memeriksa adanya indikasi curang alias potensi korup terhadap anggaran daerahnya yang dilaksanakan berjamaah oleh sejumlah politisi di dewan DKI Jakarta (menurut pernyataan Ahok).
  5. Beberapa mata anggaran yang aneh-aneh bin ajaib dalam anggaran APBA Aceh tidak memenuhi azas dalam Permendagri karena tidak mencapai quota wajib, bahkan ada yang lebih. Sebaliknya anggaran DKI memenuhi azas tersebut hanya saja rinciannya rada aneh yang membuat Ahok naik pitam mengirim anggagran versinya sendiri.

Kilas Balik Performa Rancangan APBA 2015 Provinsi Aceh

Meski demikian tidak berarti RAPBA 2015 Aceh mulus-mulus saja dan mudah sekali implementasinya. Anggaran yang telah disampaikan ke Mendagri pada akhir Januari lalu ternyata mendapat koreksi yang amat menyedihkan. Hal itu tercantum dalam SK Mendagri mengenai koreksi RAPBA Aceh pada 18 Februari lalu.

Uniknya lagi, ketentuan yang sudah terang benderang disampaikan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2012  tentang belanja wajib justru tidak tercermin dalam postur anggaran 2015 Aceh.

Padahal kejadian serupa dengan ini telah terjadi (terulang) hampir 4 tahun terakhir, tetap sama masalahnya yaitu tidak memenuhi aturan dalam permendagri tersebut. Misalnya :

  1. Alokasi anggaran belanja wajib untuk Pendidikan, harus 20%, BUKAN di bawah itu.
  2. Alokasi anggaran kesehatan, harus 10%, TIDAK BOLEH dibawah itu
  3. Alokasi untuk belanja modal, harus 30%, JANGAN di bawah itu.

Akan tetapi yang terjadi justru munculnya nilai anggaran yang kontradiktif dalam permendagri di atas. Akibatnya anggaran tersebut pun ditelanjangi Jakarta habis-habisan. Sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif dipanggil Jakarta dan mendapat penjelasan dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri menyampaikan beberapa koreksi yang harus dipatuhi, BUKAN dipatahi.

Beberapa koreksi terhadap usulan anggaran 2015 Aceh yang amat menyedihkan -jika tidak pantas disebut mengerikan- yang disampaikan Kemendagri dalam koreksi terhadap RAPBA Aceh 2015 adalah sebagai berikut :

  • Seluruh mata anggaran belanja untuk Wali Nanggroe, ditiadakan.  Padahal lembaga terkait telah menyiapkan anggaran untuk Wali dengan angka fantastik, mencapai hampir 7,8  miliar meliputi honorer pegawai wali nanggroe, asuransi, berobat, sewa rumah wali, belanja sewa rumah wali, pengamanan khusus dan lain-lain berkaitan dengan wali nanggroe.
  • Anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan acuan pusat harus mencapai 20% dari total anggaran ternyata hanya 2,49 triliun atau 19,6%. Meski nyaris, tapi BELUM sampai 20%.
  • Anggaan untuk kesehatan mencapai 1,4 triliun justru melampaui ketentuan dalam aturan seharusnya 10% dari total anggaran.
  • Anggaran untuk Bansos senilai 1,87 triliun (14,7%) dihapus, apalagi daftar isiannya tergolong unik seperti baju daster sampai pembalut wanita untuk antisipasi bencana alam minta dihapuskan.
  • Anggaran TPK PNS  hampir sebesar 428 miliar minta dikurangi signifikan, mengingat kinerja aparatur masih tergolong lemah.
  • Pengadaan barang dan jasa sebesar 6,4 miliar minta dihapus
  • Biaya Rp.97 miliar untuk beli daging menjelang hari raya dan puasa ramadhan (istilah Aceh, “Meugang“) diminta hapus.

Apa pendapat eksekutif dan legislatif Aceh terhadap koreksi pusat atas anggaran Aceh? Pada umumnya rekasi pejabat di Aceh saat ini adalah berjiwa besar dan sabar..!

Meski diakui ada kekecewaan mendalam atas dihapusnya beberapa mata anggaran seperti untuk wali nanggroe akan tetapi tidak ada letupan emosi apalagi pernyataan bernada emsoional mirip kanak-kanak Wali Nanggroe Aceh, seperti  PM Australia Tony Abbot yang emosional. Wali Nanggroe tampaknya (minimal sampai saat tulisan ini dimuat) memakluminya dan memahami aturan yang berlaku.

Salah satu anggota Dewan dari Partai Aceh hanya menilai bagaimana wali nanggroe bekerja tanpa anggaran, meski ia tahu bahwa penetapan wali nanggroe belum ada kesepakatan secara khusus dalam UUPA antara Aceh dan pemerintah pusat.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, menilai positif koreksi tersebut. bahkan ia memberi apresiasi atas koreksi tersebut sekaligus bangga dengan salah satu item koreksi bidang kesehatan yang katanya mendapat apresiasi pusat karena melebihi 10% dari ketentuan yang ada. Lumayan, hehehhe..

Selain itu, Gubernur Zaini Abdullah menanggapi positif koreksi tersebut. Ia menentukan sikap kembali pada aturan seraya menilai sangat malu atas koreksi habis-habisan dan penyampaian anggaran yang tiak sesuai aturan itu kenapa mesti terjadi.

“Kami akan menyelidiki SKPA mana saja yang mengusulkan bantuan hibah barang dan bansos yang belum sesuai ketentuan itu,” seperti dikutip dari tribunnews.com lalu.

Memalukan memang iya, tapi pertanyaannya, mengapa hal itu terus terjadi dan berulang -jika tak salah- sampai berturut-turut dalam empat tahun terakhir? Dimanakah letak kesalahannya?

  • Tidak paham menyusun anggaran? Rasanya tak mungkin, karena sekelas anggota dewan dan pejabat yang telah mendapat sertifikat dan  SK Gubernur bahkan menteri pasti telah paham rambu rambu dan aturan tentang hal tersebut.
  • Sejumlah SKPD di kabupaten menyusun anggaran ABS (asal bapak senang atau asal beres segera) tanpa membayangkan ramburambu penyusunannya? Ini juga tak mungkin, karena mereka adalah orang-orang pilihan yang telah diangkat menjadi pejabat daerah, pasti berkapasitas dan berwawasan luas dalam berbagai bidang.
  • Adanya oknum DPRA yang menyiasati angka-angka anggaran menjelang detik akhir  penyerahan ke pusat dengan teknologi sepuhan pada ekor-ekor angka per mata anggaran tertentu? Rasanya juga tidak mungkin karena hal itu berbahaya dan berisiko tercium adanya kepentingan tertentu beraroma korupsi. Mereka pasti tidak akan mau menanggung tuduhan korup, apalagi menjadi koruptor bukan? hehehehhe..
  • Adanya pesan terselubung pada pemerintah pusat bahwa Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang nantinya bakal membuat Aceh bebas menuntukan pagu anggaran belum disetujui juga sampai saat ini. Dan jika nanti UUPA tersebut disetujui maka  postur anggaran yang akan dibentuk Aceh adalah seperti itulah strateginya. Ini juga tidak mungkin karena kita bicara fakta, saat ini pemerintah Aceh menerima dana dari pusat, tentu semua pihak yang berkompeten dibidang tersebut memahami aturannya mesti dipatuhi.

Kemendagri sedang menyelidiki peristiwa hancurnya psotur anggaran APBA 2015 Aceh tersebut. Jika persoalannya karena tidak memahami cara penyusunannya maka tim khusus dari dirjen keangan daerah akan ditugaskan membantu. Jika persoalannya akibat perseteruan antara legislatif dan eksekutif seperti DKI maka Kemendagri akan menanti sampai akhir bulan (Februari) ini.

Jika karena unsur lalai maka sanksinya pasti ada. Meski belum jelas apa sanksinya tapi menurut beberapa informasi berakibat pada tidak bergajinya aparatur pemerintah daerah tesebut sampai 6 bulan lamanya.

Dampak lainnya, tentu membahayakan kinerja roda pemerintah dan perekonomian yang bermuara pada loyonya iklim aneka aktifitas di daerah tersebut sampai ke pedesaan karena tiadanya anggaran operasional.

Jadi “duo sadara” Aceh dan dan DKI Jakarta, harus mewaspadai efek domino akibat lambatnya penyerahan anggaran yang sesuai aturan tersebut karena bukan saja berdampak pada mereka yang berkutat dengan tugas dan tanggung jawab penyusunan anggaran tersebut melainkan berdampak pada masyarakat dalam konstelasi multi dimensi nantinya.

Salam Kompasiana

abanggeutanyo

Iklan

Terimakasih berkenan memberi komentar Anda

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s