Konflik Politik Melulu TNI Bisa Kembali ke Dunia Politik

polisi kpkMeski perseteruan politik merupakan fenomena yang wajar dalam dinamika demokrasi akan tetapi perseteruan yang melampui batas atau kebablasan hingga manafikan batas-batas etika politik dan norma hukum serta supremasi hukum jelas merupakan perseteruan yang kontraproduktif dengan sejumlah pengorbanan yang digelontorkan dari uang rakyat dalam upaya memakmurkan bangsa dan negara ini. Apalagi jika fenonema tersebut telah terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun.

Salah satu fenomena yang bermuatan politik sedang hangat sekarang adalah “kisah” perseteruan Polisi dan KPK yang tak terlepas dimensi lain (Rakyat, Politikus, DPR dan Presiden). Kisah yang pernah dijilid dalam buku yang bertema Cicak vs Buaya jilid 1 yang kini memasuki episiode atau jilid 2, jelas salah satu fenomena kontraproduktif yang tergolong lama berlarut-larut.

Dampak berlarutnya perseteruan tersebut bisa mudah terlihat : Pertumbuhan ekonomi dan implementasi aneka program mensejahterakan bangsa serta penegakan supremasi hukum di negara ini maju mundur, seperti katah pepatah, “hidup segan matipun tak mau,”  alias seperti kerakap tumbuh di batu.

Padahal, jika tidak emosional, mengaculah pada fungsi dan peranan lembaga masing-masing, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan UU No.2/2002 kedudukannya di bawah Presiden dan memiliki tugas utama di tambah puluhan atau ratusan tugas lainnya yang kesannya memberi mandat tak terbatas pada Polisi untuk menjalankan ke 3 tugas utamanya, yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban; Menegakkan hukum; dan  Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada Masyarakat. Polri bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Hal yang sama juga pada KPK. Dasar pembentukannya UU No.30/2002 kedudukannya sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang artinya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. KPK  mempunyai lima tugas utama yang teramat panjang jika ditulis pada tulisan ini. Berbeda dengan Polri, KPK bertanggung jawab kepada publik (masyarakat).

Atas dasar pemahaman posisi dan peranan strategis masing-masing seharusnya TIDAK perlu terjadi perseteruan Cicak vs Buaya jilid 1 yang berlanjut pada jilid 2 ini. Karena :

  1. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang strategis dan mempunyai peranan penting untuk memperkuat bangsa dan negara ini untuk menjadi bangsa yang taat hukum yang akhirnya bermuara pada pencapaian aneka indikator ekonomi dan sosial yang mengangumkan.
  2. Kedua lembaga tersebut punya dasar hukumnya dan telah sama-sama melalui sejarah panjang masingdalam proses berdirinya dengan aneka sebutan. Keduanya juga sama-sama berkontribusi hebat dalam menegakkan benang basah supremasi hukum yang amat rentan di negeri yang kerap bergolak politik ini.
  3. Jika Polisi berseteru dengan KPK, secara kekuatan fisik KPK jelas akan kalah. Tidak saja kalah jumlah personil yang hanya seribuan orang seluruh Indonesia, KPK juga tidak mempunyai hak menggunakan senjata. Bandingkan dengan Polisi yang berjumlah 340 ribuan personil. Jika semuanya bersenjata lengkap kekuatannya hampir sama dengan kekuatan TNI dalam tiga matra. Jadi KPK bukanlah sparing partner fisik Polisi.
  4. Meski KPK kalah dalam kuantitas dan kualitas, tapi jangan lupa, KPK bertanggung jawab pada publik maka secara tidak langsung KPK lebih dekat dengan rakyat. Tak bisa dipungkiri, dengan kasat matapun kita tahu betapa rakyat lebih pro KPK ketimbang instansi manapun saat ini. Jadi kelebihan KPK ini hendaknya dibaca  cermat oleh elite manapun termasuk Polri sebagai salah satu kekuatan yang mampu mengancam POPULARITAS Polri.
  5. Apabila sejumlah oknum di lembaga lain (DPR, Kejaksaan, Departemen hingga SKPD) melihat wujud KPK bagaikan monster sang penghancur imperium (sumber korupsi,  kolusi atau gratifikasi masing-masing) atau periuk masing-masing sesungguhnya hal itu hanyalah dampak sebuah risiko atas seluruh sikap melawan hukum selama ini yang telah menjelma menjadi sebuah budaya yang tak terasa salah.
  6. Jika perseteruan sejumlah lembaga disebut diatas ditambah Polri mensubordinasikan KPK harus disadari rakyat, mahasiswa dan sejumlah anggota dari lembaga itu sendiri pasti ada yang memihak KPK, artinya potensi perpecahan internal dari dalam lembaga  untuk memihak KPK pasti terjadi. Dan ini adalah kekuatan bawah tanah yang secara lambat laun akan berbalik arah melemahkan sejumlah lembaga tersebut.
  7. Menurut sejumlah pengamat dan media massa, perseteruan KPK dan Polisi kelihatannya bukan lagi dalamranah  hukum melainkan sudah masuk ranah politik. Oleh karenanya jika ranah politik ini berlarut-larut dan menciptakan instabilitas politik yang bermuara pada runtuhnya sendi-sendi ekonomi dan sosial bisa jadi apa yang kita khawatirkan kembalinya TNI ke ranah politik yang sebenarnya miliknya golongan sipil akan terjadi kembali.

TNI comeback ke ranah politik bukan hisapan jempol dan ancaman belaka. Peristiwanya telah pernah terjadi puluhan tahun lalu hingga 1998. Salah satunya adalah ketika TNI mengepung istana negara pada 1952 protes Soekarno karena terciptanya instabilitas politik.

Peristiwa pengepungan istana negara juga terjadi pada peristiwa G 30 S/PKI 1965, tentara mengepung kediaman Presiden menuntut terbitnya Supersmar yang memberi mandat kepada Jenderal Soeharto dan mengakhiri politik adu domba yang amat kental pada zaman Orde Lama.

TNI akhirnya kembali lagi ke barak setelah era reformasi dengan berakhirnya bulan madu Dwi Fungsi ABRI di DPR dan kini fokus pada bidang utama yang dicanangkan Jenderal Soedirman, yakni sebagai alat pertahanan negara.

Akan tetapi, jangan mengira TNI tidak melihat, mencerna, menyimak dan menganalisa dengan cermat apa yang terjadi dalam akumulasi selama ini. Jika terjadi kekacauan yang meruntuhkan eksistensi Presiden sebagai panglima tertinggi TNI AD, AL dan AU yakinlah TNI pasti akan terlibat kembali secara TERBUKA pada kancah politik meski hanya sesaat atau sementara waktu sampai masa krisis berlalu.

Sambil menanti kapan masa krisis itu berakhir, sayangnya terlalu banyak pengorbanan yang terbuang sia-sia, termasuk gugurnya sejumlah anak bangsa dan kesuma bangsa dalam chaost politik yang disulut oleh elite politik yang berhati badak, ambisius, tak tahu malu dan super egois tak memiliki citra luhur sebagai negarawan sejati.

Pergesekan antara oknum TNI dan Polri juga kerap terjadi. Mungkin dalam kaitan tidak langsung dengan pergolakan ini, Menhankam, Rymizard Ryacudu memberikan analisa secara implisit pada pertemuan dengan Forum Pemred pada 26/11/2014 lalu tentang kedudukan Polri. “TNI saja berada di bawah Kemhan.Seharusnya Polri juga di bawah kementerian. Kalau langsung ya, presiden banyak kerjaan. Apalagi sekarang presiden banyak blusukan,“ Ia menambahkan. Polisi manapun di seluruh dunia berada di bawah Kementerian, bukan langsung di bawah Presiden. Sumber : http://www.titikkomapost.com

Sementara itu, berit terkini, ketua KPK Abraham Samad secara resmi meminta perlindungan KPK pada panglima TNI Jenderal Moeldoko, Tak jelas mengapa ia tidak meminta perlindungan terbuka pada Presiden. Mungkin sangat genting kondisi KPK saat ini.

Terlalu berlebihankah? Ya memang harus berlebihan agar membuka cakrawala kita semua tetap harus berada pada mainstraim norma dan supremasi hukum. Karena jika itu dilalaikan maka pasti terjadi pergesekan antar lembaga yang memiliki kekuatan, intelijen dan persenjataan yang berusaha saling mengalahkan.

Di sudut lain. Presiden Jokowi tak perlu gentar. Hadapi semua dengan berani dan risiko sekalipun dimakzulkan. Jabatan bukanlah warisan abadi. Risiko seorang pemimpin hanya dua saja, dicintai atau dibenci. Menyelaraskan antara keduanya memerlukan kebijakan agar tidak diperalat oleh kepentingan politik dari siapapun dan untuk siapapun.

Polisi dibutuhkan dimanapun di dunia ini. Tanpa Polisi negara manapun dapat diisi oleh penyamun berkerah hitam atau putih yang memangsa sesama manusia. Dalam konstelasi pergolakan yang disebut pada tulisan ini kita meyakini Polri pasti dapat memilah dan memilih mana yang penting dan tidak penting untuk dikembangkan, karena Tugas dan Wewenangnya jauh lebih bermakna ketimbang menghabiskan energi pada soal eksistensi dan jati diri beberapa oknumnya saja.

Bisa jadi penangkapan BW ini juga sebuah terobosan politis dan mengirim “pesan khusus” ke KPK. Kemudian mencapai win-win solution dengan melepas BW kembali. Polisi mengakhiri  akumulasi perseteruan menyeluruh dengan KPK dan memulai babak baru dan lembaran baru yang mencerahkan semua pihak

Salam AGN

Iklan

Terimakasih berkenan memberi komentar Anda

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s